Belum genap 10 tahun negara ini berdiri, Indonesia sudah dengan hebatnya mengadakan konferensi tingkat dunia, ya itu adalah Konferensi Asia Afrika di Bandung. Dilaksanakan 18–24 April 1955, Bandung menjadi tuan rumah yang diikuti oleh 29 negara, termasuk 5 negara sponsor.
Bandung dipilih sebagai simbol kota yang menolak penjajahan, seperti pada peristiwa Bandung Lautan Api, hingga sejarah dimana kala itu Sukarno yang mendirikan Algemene Studie Club di Bandung, dimana ini adalah awal mula dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Sukarno ditangkap dan dipenjara pada akhir 1929 dengan tuduhan ingin menggulingkan Hindia Belanda. Di penjara Sukarno menulis pledoi “Indonesia Menggugat,” dan dibaca pada pengadilan Landraad Bandung.
Konferensi Asia Afrika sendiri adalah pertemuan yang penting pada saat itu. Yang dimana konferensi tersebut menjadi simbol anti kolonialisme, dan juga konferensi ini menantang hegemoni antara blok barat, dengan blok timur. Bukan hanya itu, konferensi ini juga mengkampanyekan perdamaian, dan saling menghargai antar negara.
Waktu berlalu, sekarang Indonesia memiliki demografi sebagai negara dengan penduduk dengan mayoritas muslim. Bersumber dari Kemendagri, Muslim di Indonesia mencapai 241,7 juta, atau bisa dibilang mencapai 87,02% populasi Indonesia adalah Muslim. Dengan jumlah populasi sebanyak 278 juta, Indonesia juga negara yang menganut sistem demokrasi.
Dewi Fortuna Anwar pada jurnalnya berjudul “The Impact of Domestic and Asian Regional Changes on Indonesia Foreign Policy,” dijelaskan bahwa Indonesia menjadikan populasi muslim yang besar dengan demokrasi sebagai identitas bangsa, khususnya dalam hal hubungan internasional dengan negara, atau aktor non negara.
Salah contohnya adalah di ASEAN, bagaimana keseriusan Indonesia dalam memperkuat ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). Selain itu juga Indonesia mempromosikan nilai demokrasinya pada forum internasional yaitu Bali Democracy Forum (BDF).
Alasan dibalik dijalankannya BDF sebab demokrasi bukan hanya tentang suksesnya pemilu umum. Demokrasi perlu dikonsolidasikan dan ditanamkan dalam setiap aspek kehidupan nasional Indonesia. Selain itu, demokrasi, sebagaimana yang tercantum dalam sistem nilai Pancasila sebagai filsafat bangsa, perlu diproyeksikan dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Oleh karena itu, promosi demokrasi merupakan bagian integral dari kebijakan luar negeri Indonesia, terutama di Kawasan Asia.
Tentu saja identitas sebagai negara mayoritas muslim moderat, yang menjunjung tinggi demokrasi ini harus kita jaga, juga kita banggakan. Bayangkan dengan identitas ini kita bisa menjadi kawan untuk berbagai bangsa. Kita bisa menjadi teman untuk negara-negara di timur tengah, kita juga bisa menjadi partner yang baik dengan negara-negara di barat.
Disisi lain demokrasi adalah alat terbaik untuk checks and balances, dan ini bisa digunakan untuk menghadirkan tata kelola negara (good governance) yang baik, walau disisi lain ada juga negara yang tidak berdemokrasi tapi memiliki tata kelola yang baik.
